Aksi mahasiswa ‘Indonesia Gelap’ kembali bergulir pada Kamis (20/2) kemarin di sejumlah daerah setelah rangkaian demo hari pertama, kedua, dan ketiga pada Senin (17/2), Selasa (18/2), dan Rabu (19/2).
Aksi Indonesia Gelap pada Kamis kemarin digelar di antaranya di Palembang, Medan, Jakarta, Yogyakarta, hingga Mataram.
Aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta disebut bakal digelar lagi pada Jumat (21/2) ini, bergabung dengan elemen masyarakat lain seperti dari koalisi sipil.
Hal itu terpantau dari selebaran yang beredar di media sosial, dan dikonfirmasi pula Koordinator BEM SI Anas Rabbani pada Kamis lalu. Dia mengatakan BEM SI bersama koailsi sipil telah berkonsolidasi untuk menyepakati teknis aksi pada Jumat ini.
“Konsolidasi lanjutan hari ini akan membahas mekanisme gerakan lanjutan, termasuk bagaimana teknis di hari Jumat,” kata Anas kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/2).
Adapun merespons gelombang aksi “Indonesia Gelap” yang turut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, YLBHI membuka kanal untuk mengadukan tindakan kekerasan aparat.
Massa aksi dapat mengakses kanal tersebut melalui sejumlah nomor telepon yang telah dilampirkan melalui unggahan dalam akun @yayasanlbhindonesia.
“Saat ini LBH-YLBHI membuka posko pengaduan berupa pusat bantuan hukum dan anti kriminalisasi di 18 wilayah,” tulis unggahan tersebut.
Jakarta
Aksi aliansi mahasiswa Indonesia Gelap di Jakarta pada Kamis lalu kembali disekat aparat di depan Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda), sekitar satu kilometer dari Istana Kepresidenan.
Aksi digelar lepas tengah siang hari, di mana pada pagi harinya Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pelantikan 961 orang kepala daerah se-Indonesia secara serentak di Istana Kepresidenan.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa kembali menyuarakan tuntutan yang sama, di mana sembilan yang utama dibacakan di hadapan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menemui demonstran di lokasi aksi pada Kamis petang.
Beberapa di antara 9 tuntutan utama massa aksi Indonesia Gelap itu adalah kaji ulang Inpres 1/2025 tentang pemotongan anggaran, tolak revisi UU Minerba yang bermasalah, tolak dwifungsi TNI, tolak cawe-cawe Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, sahkan RUU perampasan aset.
Kemudian tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, tolak impunitas dan tuntaskan kasus HAM berat, serta evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis.
Yogyakarta
Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi #BersamaRakyat sebagai bagian dari demo maraton se-Indonesia bertajuk ‘Indonesia Gelap’ pada Kamis lalu.
Massa Aliansi Jogja itu bergerak longmars ke titik demonstasi di depan Istana Kepresidenan atau Gedung Agung. Mereka longmars memenuhi jalan Malioboro yang menjadi ikon wisata Yogyakarta.
Massa juga sempat berhenti di depan Gedung DPRD DIY lalu melakukan orasi di depan gedung wakil rakyat itu sebelum melanjutkan kembali longmars ke titik aksi.
Massa terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, aktivis dan mahasiswa gabungan. Mereka kompak mengenakan baju hitam dan menanggalkan identitas kampus masing-masing.
Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan ‘revolusi’ sambil membawa poster dan spanduk besar. Salah satunya bertuliskan ‘Makan Gratis, Pendidikan Krisis’. Massa Aliansi Jogja Memanggil peserta unjuk rasa #BersamaRakyat itu kemudian memasang spanduk besar bertuliskan ‘Rakyat Marah’ di depan Gedung Agung.
Massa aksi juga memasang spanduk hitam-putih bertulisan ‘#IndonesiaGelap. Garuda Pancasila Bukan Boneka Konstitusi’. Mereka juga mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang di seberang Gedung Agung.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti dugaan represi terhadap agu ‘Bayar Bayar Bayar’ karya Band Punk asal Purbalingga, Sukatani, yang telah ditarik dari semua layanan streaming.
Salah seorang peserta aksi dengan pengeras suara dari mobil komando mengatakan, Sukatani telah menjadi korban represi atas kebebasan berekspresi dan berkesenian. Dugaan represi mengemuka usai personel Sukatani mengumumkan penarikan lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ dari semua platform pemutar musik, termasuk ungkapan permintaan maaf kepada institusi Kepolisian, termasuk Kapolri.
“Saya di sini tidak akan berorasi. Saya hanya akan menyuarakan Sukatani yang jadi korban represi, mereka kena represi,” kata peserta aksi itu di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Kamis.
Menurutnya, lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ tersebut adalah wujud keresahan terhadap oknum anggota kepolisian. Menggunakan pengeras suara dari mobil komando, peserta aksi tersebut memutar lagu ‘Semakin Tua, Semakin Punk’ milik Sukatani sebagai bentuk solidaritas.
Medan
Massa mahasiswa di Medan melakukan unjuk rasa di depan DPRD Sumatera Utara, Kota Medan, pada Kamis siang lalu.
Seperti rangkaian aksi Indonesia Gelap lainnya, massa di depan DPRD Sumut itu juga memprotes efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo yang dinilai merugikan banyak pihak. Mereka juga menyoroti kabinet gemuk Prabowo di tengah upaya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Mengutip dari detikSumut, massa mahasiswa juga membakar ban di depan gerbang wakil rakayt tersebut. Selain itu mereka memasang beberapa spanduk tulisan protes di gerbang DPRD Sumut seperti “Efisiensi, MBG, Kabinet Gemuk Gudang Masalah”, “Evaluasi Total Efisiensi”, “Pendidikan Dipangkas, Masa Depan Dirampas”.
“Kita tidak menolak efisiensi anggaran, tapi kita minta itu dievaluasi,” teriak massa aksi.
Sementara itu, selama unjuk rasa berlangsung, aparat kepolisian berjaga di depan dan belakang gerbang DPRD Sumut.
Palembang
Massa aksi mahasiswa Sumsel yang tergabung dalam Aliansi Sumsel Berani ‘Indonesia Gelap’ menggelar aksi di depan DPRD Sumatera Selatan, Palembang pada Kamis kemarin.
Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Sriwijaya, STIH Sumpah Pemuda (STIHPADA), Universitas PGRI Palembang, Poltekkes Kemenkes Palembang, Universitas Muhammadiyah, IGM, dan lainnya memenuhi pintu gerbang DPRD Sumsel, Jalan POM IX Palembang sekira pukul 16.00 WIB.
Meski diguyur hujan angin, perwakilan mahasiswa dari tiap kampus tak gentar berorasi secara bergantian. Dari kesembilan tuntutan yang disuarakan, salah satu fokus utamanya yakni memaknai efisiensi anggaran.
Mengutip dari detikSumbagsel, setelah hampir tiga jam aksi mahasiswa dilakukan, Wakil Ketua III DPRD Sumsel M Ilyas Panji Alam terpantau turun dan menemu demonstran. Dia terlihat didampingi Wakil Ketua Komisi III M Nasir.
Pada kesempatan itu, Ilyas mengatakan pihaknya akan menerima aspirasi tersebut dan menyampaikannya ke instansi terkait.
“Kami mewakili anggota DPRD Sumsel siap menerima aspirasi mahasiswa. (Sebanyak) 9 tuntutan ini akan kami tandatangani dan sampaikan kepada instansi yang berkompeten untuk ditindaklanjuti,” ungkap Kader PDIP tersebut, Rabu (20/2).
Presiden Mahasiswa UIN RF Palembang Ilham mengatakan kedatangan pihaknya ke kantor DPRD Sumsel tersebut untuk meminta perwakilan rakyat itu menolak efisiensi, terutama biaya pendidikan.
“Jika seluruh DPRD provinsi di Indonesia mengambil sikap dan menolak (efisiensi), untuk apalagi pemerintah tidak merealisasikan penolakan efisiensi anggaran ini,” ujarnya.
Mataram
Ratusan massa mahasiswa di Mataram menggelar aksi ‘Indonesia Gelap’ di depan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, pada Kamis kemarin.
Seperti juga tuntutan aksi ‘Indonesia Gelap’ di sejumlah daerah di Indonesia mereka juga menuntut hal yang sama, termasuk Inpres efisiensi anggaran dan program MBG.
Mengutip dari detikBali, Koordinator BEM FKIP Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, berorasi menyoroti pemangkasan anggaran–termasuk sektor kesehatan dan pendidikan–diduga demi memenuhi ongkos program MBG.
Setelah beberapa lama saling berganti orasi, massa aksi akhirnya ditemui perwakilan DPRD NTB. Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim yang menemui massa pun mengapresiasi tuntutan para demonstran itu.
“Kegelisahan adik-adik mahasiswa sangat menyentuh. Kami sebagai lembaga politik, rumah rakyat menerima dengan tangan terbuka dan apresiasi yang tinggi atas semua tuntunan para mahasiswa,” ujar Hamdan saat menerima para demonstran.
“Kami akan bawa isu ini di DPRD. Dan kami terima, silakan bersurat kita diskusi, dialog,” katanya.
Didi mengaku akan memperjuangkan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. DPRD NTB, Didi berujar, akan melanjutkan pembahasan APBD agar tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan.
“Kami mengawal, jalankan apa yang menjadi harapan mahasiswa. Kami akan sampaikan juga ke pemerintah pusat,” kata Didi.