Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih bauksit pada tahun 2023, Indonesia berupaya keras mendorong pembangunan industri hilir bauksit melalui kebijakan hilirisasi. Namun, dari sebelas smelter yang direncanakan, baru empat smelter yang telah beroperasi. Di tengah semangat pemerintah yang tinggi, sebagian pelaku usaha justru mengambil langkah mundur dari pembangunan smelter, salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Peta jalan hilirisasi kini tengah disempurnakan, dengan 26 komoditas sebagai prioritas utama, termasuk bijih bauksit yang menjadi bahan baku utama aluminium.
Ketua Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI), Ronald Sulistyanto, menyampaikan keprihatinannya atas minimnya smelter yang beroperasi. Ia menekankan dampaknya terhadap para penambang:
“Masih minimnya smelter ini memberikan dampak bagi para penambang bijih bauksit. Dengan kata lain, bauksitnya diproduksi, tapi tidak bisa dijual ke smelter. Kondisinya saat ini, kapasitas smelter yang ada tidak bisa menampung hasil produksi penambang bauksit. Sehingga, banyak penambang bauksit terpaksa menunda memproduksi bauksit.”
Ronald juga mengkritisi ketidakpastian kebijakan yang membuat investor asing mulai berhati-hati:
“Saya kira perusahaan asing, khususnya dari China mulai berhati-hati. Tidak seperti dulu di awal-awal hilirisasi berjalan di Indonesia. Karena apa? Masalahnya kan dibuat oleh pemerintah kita sendiri. Dalam membuat ketetapan atau kepastian aturan-aturan bermain harus berjalan seiring. Tidak bisa tiba-tiba ada aturan baru di sektor industri pengolahan bijih bauksit.”
Ia menekankan bahwa pembangunan smelter harus proporsional dengan jumlah produksi bijih bauksit nasional:
“Misalnya, produksi bijih bauksit 40 juta ton per tahun, mungkin dibutuhkan antara enam sampai tujuh smelter di Indonesia. Karena, muara di atasnya jangan sampai kebanyakan smelter untuk memproduksi alumina, tapi harus diimbangi supply bijih bauksit untuk diolah menjadi aluminium.”
Sementara itu, Julian Ambassadur Shiddiq, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, mengungkapkan bahwa mayoritas alumina hasil produksi Indonesia masih diekspor ke Tiongkok. Ia juga menyoroti lambatnya realisasi pembangunan smelter:
“Pemerintah sudah mengeluarkan izin produksi alumina dalam negeri sebesar 4,3 juta ton per tahun. Permasalahannya, masih ada pengusaha yang belum menyelesaikan pembangunan smelter. Dari 11 smelter yang direncanakan, hanya empat smelter yang dibangun dan sudah beroperasi.”
Julian menyebut bahwa pandemi Covid-19 memang menjadi alasan yang kerap dikemukakan, namun faktanya beberapa perusahaan tetap berhasil menyelesaikan proyek smelter mereka:
“Wabah pandemi Covid-19, pernah disampaikan pengusaha menjadi kendala membangun smelter. Meskipun dihadapkan situasi yang sama, faktanya Indonesia Chemical Alumina (ICA), Well Harvest Winning Alumina Refinery, Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi), Bintan Alumina Indonesia, bisa merampungkan pembangunan smelter.”
Lebih lanjut, Julian juga menyangsikan bahwa investasi adalah hambatan utama dalam membangun smelter:
“Investasi bukan faktor utama kendala pembangunan smelter, yang kerap disuarakan penambang bijih bauksit. Dia mensinyalir, ketidakseriusan membangun smelter lantaran masih ada upaya ingin tetap mengekspor bauksit dalam bentuk bijih.”
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hilirisasi menjadi agenda nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala—baik dari sisi kebijakan, komitmen investor, hingga kesiapan infrastruktur. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pelaku industri untuk memastikan kebijakan hilirisasi benar-benar membawa manfaat bagi industri dan perekonomian nasional.
Penulis: Putri Salsabila Irawan
Sumber: https://corebusiness.co.id/pertambangan/maju-mundur-hilirisasi-bauksit/?show=all