Pemerintah terus mendorong hilirisasi bauksit sebagai strategi utama memperkuat industri aluminium nasional. Larangan ekspor bijih bauksit yang mulai berlaku sejak Juni 2023 menjadi bagian dari rencana besar yang sudah lama disiapkan.
“Larangan ekspor bijih bauksit sejak Juni 2023 bukan keputusan mendadak, tapi bagian dari transisi yang disiapkan sejak lama,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno.
Kebijakan ini merupakan implementasi dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) agar penjualan bijih mineral tidak dilakukan di bawah harga wajar.
Namun, transisi ini tidak langsung mulus. Produksi bauksit nasional tercatat menurun dari 31,8 juta ton pada 2022, menjadi 19,8 juta ton di 2023, dan kembali turun menjadi 16,8 juta ton di 2024. Pemerintah yakin tren ini bisa segera pulih, terutama dengan dimulainya operasional beberapa smelter baru.
Salah satu pemain utama di sektor ini adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Sepanjang 2024, ANTAM memproduksi 1,3 juta ton bauksit dan menjual sekitar 700 ribu ton. Anak usahanya, Indonesia Chemical Alumina (ICA), juga memproduksi 148 ribu ton alumina dan berhasil menjual 177 ribu ton.
ANTAM juga terlibat dalam proyek strategis bersama PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). Saat ini, BAI tengah bersiap memasuki fase operasi penuh. Sebagai bagian dari tahap pengujian, BAI sudah mengirim 21 ribu ton alumina ke PT Inalum.
“Dengan kehadiran BAI, ekosistem hilirisasi aluminium nasional menjadi lebih utuh. Bauksit kami olah menjadi alumina, dan selanjutnya diserap oleh Inalum menjadi aluminium,” ujar Direktur Utama ANTAM, Niko Kanter.
Upaya ini diharapkan bisa memperkuat industri aluminium dari hulu ke hilir, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta membuka peluang pertumbuhan industri turunan dan lapangan kerja baru.
Penulis: Putri Salsabila Irawan
Sumber: https://industri.kontan.co.id/news/smelter-bauksit-china-tak-patuhi-harga-patokan-mineral-yang-ditetapkan-pemerintah