DPR Tekankan Percepatan Tata Kelola dan Standar Lingkungan dalam Hilirisasi Minerba
Dilansir melalui Kontan yang diterbitkan pada (17/08/2025). Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi mineral dan batubara (minerba) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah selaras dengan visi yang dijanjikan saat kampanye. Ia menjelaskan bahwa fokus pada pengolahan sumber daya dalam negeri menjadi produk bernilai tambah merupakan strategi penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, serta meningkatkan daya saing industri.
Meski demikian, Cek Endra mengakui adanya tantangan pada dua komoditas utama, yaitu batubara dan nikel. Hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) belum mencapai target operasional yang diharapkan, sementara sektor nikel sempat menghadapi isu lingkungan di Raja Ampat.
“Tantangan ini harus direspons dengan penguatan tata kelola, percepatan adopsi teknologi bersih, dan penerapan standar lingkungan yang ketat. Dengan langkah perbaikan yang tepat, sektor ini akan tetap menjadi motor hilirisasi yang berkelanjutan,” ujar Cek Endra pada Sabtu (16/08/2025), dikutip dari Kontan.
Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026, Kamis (15/08/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan memfokuskan agenda hilirisasi untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian serta menciptakan lapangan kerja yang luas di berbagai daerah. Kepala Negara juga menyoroti tren peningkatan ekspor nasional sebagai dampak dari semakin banyaknya produk hilirisasi yang masuk pasar global.
Mengenai pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR, Cek Endra menyampaikan bahwa Pemerintah sudah memiliki roadmap yang jelas, terlihat dari diserahkannya 18 proyek hilirisasi lintas sektor dengan nilai total investasi sekitar US$38,63 miliar atau setara Rp 618,13 triliun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia.
“Pemerintah sudah memiliki roadmap yang jelas. DPR akan mengawal agar transisi dari pra-FS ke tahap eksekusi berjalan tepat waktu dan sesuai standar,” tegasnya.
Dari total 18 proyek tersebut, delapan proyek berfokus pada hilirisasi mineral dan batubara, termasuk pembangunan fasilitas DME, smelter nikel, pengolahan bauksit, mangan, dan stainless steel, dengan nilai investasi sekitar Rp321,8 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja hampir 105 ribu orang.
Seluruh proyek tersebut telah menyelesaikan tahap pra-feasibility study (pra-FS) yang dikerjakan oleh Danantara. Tahapan selanjutnya meliputi finalisasi skema pembiayaan, penentuan mitra strategis, penetapan lokasi, serta penyusunan mitigasi sosial dan lingkungan.
Keseriusan Pemerintah dan DPR dalam mempercepat tata kelola, penerapan teknologi bersih, serta pelaksanaan proyek hilirisasi minerba yang terstruktur diyakini akan memperkuat nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung keberlanjutan industri mineral dan batubara di Indonesia.
Penulis: Ispanji Surya Dewantoro
Sumber: https://industri.kontan.co.id/news/kelanjutan-hilirisasi-minerba-dpr-percepatan-tata-kelola-penerapan-energi-bersih