Dekarbonisasi Aluminium: Kunci Lindungi Hilirisasi dan Jaga Akses Ekspor Indonesia dari Ancaman CBAM
Dilansir melalui Seputar Cibubur pada (24/07/2025). Sektor aluminium Indonesia sedang mengambil langkah strategis menghadapi tekanan global terkait emisi karbon dan risiko hambatan perdagangan. Laporan dari Transisi Bersih berjudul “Strategi Dekarbonisasi Hilirisasi Aluminium” menegaskan bahwa dekarbonisasi merupakan syarat penting agar ekspor dan hilirisasi industri nasional tetap berkelanjutan.
Indonesia memiliki cadangan bauksit sebesar 2,8 miliar ton atau 10% dari cadangan dunia, menjadikannya empat besar cadangan global. Dari produksi, dengan 32 juta ton bauksit pada 2024, Indonesia termasuk lima besar produsen bauksit dunia. Namun, kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global sangat terbatas, hanya 0,92% produksi alumina dunia dan 0,38% produksi aluminium primer global. Posisi Indonesia belum dominan, tetapi tetap strategis dan sangat rentan jika tidak beradaptasi dengan standar global baru.
Tekanan CBAM: Ancaman Tarif Karbon untuk Ekspor RI
Uni Eropa akan menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026, dengan aluminium sebagai salah satu sektor prioritas. Negara pengimpor seperti Jerman dan Prancis akan mengenakan tarif karbon pada produk dengan jejak emisi tinggi, menjadi pukulan bagi produsen yang masih menggunakan energi batu bara.
“Indonesia perlu strategi dikarbonisasi yang tepat agar bisa beradaptasi dengan tren pasar aluminium global,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Transisi Bersih. “Tanpa strategi yang tepat, dikarbonisasi bisa menaikkan biaya produksi dan mengurangi daya saing industri aluminium. Sementara, jika kita tidak melakukan dikarbonisasi, maka kita akan ketinggalan. Sebaliknya, jika dilakukan dengan cermat, justru bisa membuka peluang masuk ke pasar premium dunia dan memperkuat hilirisasi dalam negeri.”, dikutip dari Seputar Cibubur.
Berdasarkan kerangka analisis Dominasi dan Kekakuan Pasar (DKP), laporan menunjukkan Indonesia tidak mendominasi pasar aluminium sehingga tidak punya kekuatan mengatur harga global. Namun, permintaan aluminium global sangat tidak elastis terhadap harga (elastisitas antara -0,25 dan -0,3), sehingga kenaikan biaya karena dekarbonisasi tidak langsung menurunkan permintaan.
Laporan merekomendasikan strategi “konservatif moderat” yang mengikuti standar negara dominan seperti China sambil secara bertahap menaikkan standar untuk mengakses pasar premium seperti Uni Eropa.
Data Wood Mackenzie dalam laporan menunjukkan biaya produksi aluminium primer Indonesia terutama Inalum masuk kuadran 1 cost curve global, setara dengan pemain utama dunia. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk:
- Menghentikan tax holiday yang selama ini menggerus penerimaan negara dan menimbulkan tuduhan dumping,
- Melarang pembangunan PLTU captive berbahan bakar batu bara untuk smelter aluminium baru, sesuai kebijakan China,
- Menaikkan standar ESG secara bertahap, termasuk kesejahteraan tenaga kerja dan transisi energi.
Laporan juga menekankan pentingnya teknologi yang telah terbukti secara teknis dan komersial, seperti:
- Pemanfaatan energi terbarukan dari PLTA, PLTS, atau dari grid (seperti model EGA di UEA),
- Inert anode sebagai pengganti anoda karbon, yang dapat mengurangi emisi hingga 15% dan efisiensi energi hingga 30%,
- Penggunaan aluminium daur ulang yang hanya memerlukan 5% energi dibanding aluminium primer,
- Optimalisasi digital dan predictive maintenance yang menurunkan downtime hingga 30% dan biaya pemeliharaan 20%.
Indonesia Perlu Green Value, Tidak Hanya Hilirisasi
Pemerintah telah menghentikan ekspor bauksit sejak 2023 dan mendorong pembangunan fasilitas refining dan smelting di dalam negeri. Namun, hilirisasi saja tidak cukup jika produksi masih bergantung pada batu bara.
“Saat ini kita sedang menambah nilai dari sisi industri. Tapi pasar global juga menuntut nilai dari sisi lingkungan. Tanpa ‘green value’, produk Indonesia akan kesulitan masuk pasar premium,” jelas Abdurrahman Arum.
Laporan ini mendapat sambutan positif dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Katherine Hasan, Analis CREA, menyatakan bahwa selama ini hilirisasi dibahas dalam konteks nilai tambah ekonomi, namun diskusi nasional kurang memperhatikan dinamika perdagangan global. Beban emisi karbon kini semakin diintegrasikan sebagai disinsentif untuk komoditas dengan jejak karbon tinggi.
“Laporan dari Transisi Bersih ini krusial karena memberikan strategi realistis: bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global dengan menjadikan komitmen iklim sebagai prioritas utama. Kami berharap perencanaan industri nasional akan sepenuhnya mengintegrasikan prinsip rendah karbon, yang sangat menentukan prospek masa depan sektor industri Indonesia,” kata Katherine Hasan.
CBAM, regulasi baterai Uni Eropa, dan standar ESG global membuat karbon menjadi komponen harga. Tanpa penyesuaian, aluminium Indonesia bisa terjebak di pasar murah, sementara negara lain menuai premium karena jejak karbon rendah.
“Dekarbonisasi aluminium adalah bagian dari strategi menjaga momentum hilirisasi dan melindungi akses ekspor dari disrupsi iklim dan tarif karbon. Jika dijalankan dengan cermat dan bertahap, strategi ini akan menjaga daya saing industri jangka panjang, membuka peluang pasar premium, meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang makin selektif terhadap jejak karbon,” tutup Abdurrahman.
Dekarbonisasi aluminium yang dilakukan secara cermat dan bertahap menjadi strategi utama untuk melindungi hilirisasi, menjaga daya saing, serta memastikan akses ekspor Indonesia tetap terbuka di tengah tekanan regulasi karbon global seperti CBAM dan tuntutan pasar terhadap produk dengan nilai lingkungan yang tinggi.
Penulis: Ispanji Surya Dewantoro
Sumber: https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1789519852/lindungi-hilirisasi-ri-dari-ancaman-cbam-dan-penurunan-ekspor-strategi-dekarbonisasi-aluminium-jadi-kunci?page=all