Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, dengan sektor pertambangan sebagai salah satu pendorong utama. Tantangan global seperti geopolitik, transisi energi, dan fluktuasi harga komoditas menjadi faktor yang perlu diantisipasi agar sektor ini tetap produktif. Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan kebijakan insentif guna meningkatkan kontribusi industri pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang pada 2024 masuk dalam lima sektor utama ekonomi Indonesia.
Langkah strategis yang dilakukan termasuk pelarangan ekspor mineral mentah, pengembangan industri pengolahan, serta investasi besar di sektor minerba yang telah mencapai Rp 269,6 triliun. Pemerintah juga menyiapkan 21 proyek hilirisasi senilai Rp 656 triliun, mencakup berbagai komoditas seperti nikel, bauksit, tembaga, dan batu bara yang akan diolah menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai energi alternatif. Kebijakan harga batu bara acuan (HBA) juga diperbarui agar lebih kompetitif, sementara revisi tarif royalti diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan industri tambang.
Selain itu, pemerintah memastikan hilirisasi tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, tetapi juga menyasar komoditas lain seperti kehutanan, pertanian, dan minyak bumi. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu instrumen utama dalam pendanaan proyek-proyek hilirisasi ini. Dengan berbagai strategi tersebut, Indonesia berupaya mempercepat kemandirian energi dan industri, sekaligus memastikan pemerataan ekonomi melalui kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dalam pengelolaan tambang.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/research/20250318163455-128-619690/ini-bocoran-nasib-hilirisasi-royalti-tambang-di-era-prabowo